1001 Judul Skripsi Hukum
- Peranan Unit Pelayanan Pengaduan dan Penindakan Disiplin dan Penegakan Disiplin di Poltabes Yogyakarta
- Pelaksanaan Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengaketa di Bidang Merek
- Kajian Tentang Penerapan Klausula Arbitrase Dalam Sengketa Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
- Hubungan Fungsional Antara Penyidik dan Penuntut Umum Pada Tahap Pra Penuntutan
- Praktek Pelaksanaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 5/6/PBI/2003 Pada Lembaga Perbankan
- Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Setelah Berlakunya UU No.22 Th.1999
- Pengaruh Persetujuan Tentang Pelaksanaan Pasal VI GAAT 1994 terhadap Tuduhan Dumping oleh Uni Eropa Kepada Indonesia
- Pelaksanaan Perjanjian Rekaman Musik Antara Haimusic Records Dengan Group Band Stereovila.
- Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transasksi Keuangan (PPAT) dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Uang.
- Pelaksanaan Perjanjian Kredit Umum Pedesaan dengan Jaminan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Pada PT. BRI Cabang Katamso Yogyakarta
- Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan PAD Suatu Tinjauan Yuridis
- Pengaruh WIPO Copyrihgt Treaty Terhadap Perlindungan Hak Cipta di Internet di Indonesia
- Relasi Eksekutif dan LegislatifDaerah dalam Proses Demokratisasi di Indonesia
- Praktek Prostitusi di Kawasan Pantai Samas Kabupaten Bantul dan Upaya Penaggulangannya
- Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu atau Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Selular
- Mekanisme Impeachment Dalam Ketatanegharaan Indonesia
- Pungutan Pajak Penghasilan Terhadap Kontraktor Dalam Sistem Kontrak Bisnis
- Pengaruh Kemerdekaan Timor Leste Terhadap Status Kewarganegaraan Penduduk Timor Timur
- Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sip[il di Kota Mataram
- Pelaksanaan Fungsi Cek Silang (Crossed Cheque) Sebagai Alat Pembayaran di PT Bank BNI (Persero) 1946 Cabang UGM Yogyakarta
- Pengaruh Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1438 Tahun 2002 Terhadap Upaya Pemberantasan Terorisme di Indonesia Pasca Bom Bali
- Kebijaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Sistem Keuangan Daerah di Propinsi Jawa Tengah
- Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Antara Konsumen Dengan PT. BISF di Yogyakarta
- Pengawasan Hak Syariah Oleh Bank Indonesia Berdasarkan UU.No.23 Tahun 1999 Tentang BI dan UU. No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No.23 Tahun 1999 Tentang BI
- Kebijakan Tarif Bea Masuk Impor Gula Dalam Sistem Perlindungan Hukum Petani di Kabupaten Bantul
- Perlindungan Hukum Terhadap Programer Komputer Dari Pembajakan Program Komputer Menurut UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002
- Kebijakan Tarif Pajak Penghasilan Dalam Upaya Mendorong Investasi di Propinsi DIY
- Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Perjudian di Luar Negeri
- Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beras Keluarga Miskin Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bantul
- Peranan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Ditjen Pajak Dalam Menangani Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
- Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktek Iklan Televisi Menyesatkan
- Kontribusi Pajak Reklame Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul
- Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Antara PT Herona Express dan PT. Kereta Api Indonesia Cabang Yogyakarta
- Faktor-Faktor Penyebab Perbuatan Pidana Penculikan Anak dan Upaya Penanggulangannya di DIY
- Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan di Daerah Pantai (Studi Kasus Pantai Krakal Gunung Kidul)
- Pelaksanaan Perjanjian Sewa MenyewaRuangan Perkantoran Antara Penyewa Dengan Pemilik Gedung Pada PT.Anem Kosong Anem (AKA)
- Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Kaitannya Dengan Bisnis Properti
- Dilema Asas Kerahasiaan Bank Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang
- Kebijakan Pajak Hotel Dalam Sistem Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman
- Pengaturan Prinsip Personal Liability, Piercing The Corporation Veil, dan Business Judgement Rule Dalam UUPT
- Legalitas Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Dalam Sistem Perizinan di Kabupaten Kulon Progo
- Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah No.11 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kasus: Kabupaten Gunungkidul)
- Penyelesaian Tindak Pidana Militer Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI-AU.
- Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Antara PT.Adita Graha Asri Dengan Konsumen di Kota Yogyakarta
- Pelaksnaan Otonomi Program Keluarga Berencana (KB) Oleh BKKBN DIY Eks BKKBN Kabupaten/Kodya di Yogyakarta
- Hubungan Kerja Komisi Pemilihan Umum Dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilu di DIY
- Efektivitas Peran P4D Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial di DIY
- Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Sleman
- Peran BPD Sebagai Pitra Pemerintah Desa Dalam Mendorong Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Sleman
- Analisis Yuridis Contemp of Coort Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
- Eksistensi Komisi Ombudsman Nasional Dalam Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih
- Pelaksanaan PP. No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Sporadik Cara Swadaya Masyarakat di Bantul. (Studi kasus di Desa Sitimulyo)
- Demokratisasi Pengaturan Pajak Restoran Dalam Sistem Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman
- Prosedur Penyelesaian Sengketa di Bidang Paten dan Kendala-Kendalanya di Pengadilan Niaga
- Pelaksanaan Perjanjian Arisan Kendaraan Bermotor CV Guyub Rukun di Kabuapten Sragen
- Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Dalam Sistem Administrasi Keuangan Negara
- Peran Pwengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Yogyakarta
- Pengaruh Dinamika Hubungan Antara Indonesia Dan Australia Terhadap Dikeluarkannya Keppres RI No.128 Th 1999 Mengenai Pencabutan Perjanjian Pemeliharaan Keamanan antara Indonesia dan Australia
- kekerasan Terhadap Wanita Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia
- Pengguguran Kandungan Oleh Mahasiswa Ditinjau Dari Hukum Pidana
- Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk Jasa dan Operasional Pada PT BPRS Syarief Hidayatullah di Cirebon.
- Sanksi Adat Carok Berkaitan Dengan Ps.340, 338 dan 351 KUHP di Wilayah Kab. Dati II Sumenep Madura.
- Tanggungjawab Pemimpin proyek kepada Pemilik Proyek Sebagai Akibat Wanprestasi Rekanan di Dalam Proyek Pembangunan Gedung Milik Pemerintah (Studi pada proyek milik Pemda. Kab. Kulon Progo)
- Pelaksanaan Yurisdiksi Negara Dalam Mengadili Pimpinan GAM Berdasarkan Hukum Internasional
- Analisa Statuta Roma: Terorisme Sebagai Sebuah KejahatanThd. Kemanusiaan (Studi Kasus Terorisme Glogal dan Prakteknya di Indonesia)
- Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Kereta Api di Indonesia (Studi kasus kecelakaan antara KA Empujaya dengan KA Gayabaru Malam Selatan).
- Tinjauan Yuridis Perjanjian Melakukan Pekerjaan Antara Relawan dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia DIY.
- Pengaturan Pajak Penerangan Jalan Dalam Sistem Keuangan Daerah di Kabupaten Bantul
- Penetapan Locus Delicti Dalam Kejahatan Dunia Maya: Studi tentang Pembaharuan Hukum Pidana
- Pendekatan Perse Ilegal dan Rule of Reason Terhadap Perjanjian Price Fixing Pada Transportasi Angkutan Darat.(Studi kasus penetapan tarif agkutan Bus Patas AC di Jakarta)
- Peranan Badan Pengawas Pasar Modal Dalam penaggulangan Tindak Pidana Pencucian uang di Pasar Modal
- Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Program Komputer Dalam Praktek di DKI Jakarta Pasca UU. No.9 Th. 2002 Tentang Hak Cipta
- Pelaksanaan Perjanjian Bantuan Pinjaman Modal Kerja dan Investasi Antara PT PLN Dengan Pengusaha Kecil di DIY
- Studi Kasus Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pabrik Cambric GKBI Kabupaten Sleman
- Peranan Ancaman Pidana Mati Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia
- Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Pemeriksaan Saksi melalui Media Video Teleconference
- Pembebanan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai di Bidang Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Dalam Perspektif Hukum Bisnis
- Pelaksanaan Perjanjian Pemasangan Alat Kontrasepsi Antara Rumah Sakit Swasta dengan Akseptor Keluarga Berencana di Kota Yogyakarta
- Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pengusaha Dengan Pekerja Pada PT ITU Aircon,co Cikupa Tangerang
- Pelaksanaan Perjanjian Pembuatan Perangkat Lunak Antara Software Developer Dengan Konsumen di Kab. Sleman.
- Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Industri Kecil Shuttlecock Kalurahan Serengan, Kota Surakarta (Tinjauan Berdasarkan UU. No.13 Th.2003)
- Peranan Badan Perwakilan Desa Terhadap Penggunaan Bantuan Pembangunan Desa
- Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Purna Jual Motor Jialing di PT Sekar Prestasi Motor
- Eksistensi Balai Lelang Mandiri Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Macet (Studi kasus PT Bank Mandiri Persero Tbk.)
- Tinjauan Hukum Putusan Mahkamah Internasional Pada Kasus Pulau Sipadan-Ligitan Terhadap Eksistensi Indonesia Atas Pulau Sebatik
- Pengaruh Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pembangunan Daerah di Kabupaten Sikka
- Pelaksanaan Mogok Kerja Yang Dilakukan Oleh Serikat Pekerja Pada Perusahaan Swasta Nasional di Kabupaten Sleman
- Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Informed Consent dan pertanggungjawaban Dokter Spesialis Kepada Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik di Rumah Sakit Yogyakarta
- Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perumahan Terhadap Iklan Sebagai Sarana Promosi Dalam Transaksi Jual Beli
- Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Franchise di Indonesia
- Peran Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Rangka Peningkatan Good Corporate Governance Pada Bank Komersial
- Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Adanya Perbanyakan Pengumuman dan Penerjemahan Buku-Buku Asing Oleh Penerbit Buku Tanpa Izin di Propinsi DIY
- Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Penyaluran Perbekalan Farmasi Oleh Pedagang Besar Farmasi Kepada Apotek di DKI Jakarta
- Pelaksanaan Pemberian Izin Perceraian Oleh Pejabat Yang Berwenang Bagi Pegawai Negeri Sipil Kotamadya Yogyakarta
- Peranan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sleman Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah di Era Otonomi Daerah
- Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pada Dinas Ketertiban Dalam Penegakan Peraturan Daerah No.5 Th.1988 Tentang Izin Mendirikan Bangun-Bangunan dan Izin Penggunaan bangun-Bangunan
- Mekanisme Dept for Nature Swap (DNS) dan Peranannya Dalam Menanggulangi Kerusakan Lingkungan Hidup
- Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Yang Tidak membagikan Deviden
- Urgensi Peratifikasian Konvensi Migran 1990 Oleh pemerintah Indonesia Sebagai Sarana Perlindungan Hukum bagi Buruh Migran Perempuan Asal Indonesia di Saudi Arabia
- Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen Politik Oleh Partai Politik di Kabupaten garut
1001 Judul Skripsi Hukum
4/
5
Oleh
Unknown
